Fenomena 45 Ribu Sarjana Putus Asa Cari Kerja: Gelar Tinggi, Tapi Kok Susah Dapat Kerja?

Isu struktural Sarjana Putus Asa Cari Kerja di awal tahun kembali menjadi pusat perhatian publik. Hasil riset terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia mengungkap realitas pahit di balik statistik ketenagakerjaan: melonjaknya jumlah “penduduk putus asa” (discouraged workers).

Kondisi ini memicu diskusi mendalam mengenai relevansi pendidikan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja di tanah air.

Lonjakan Angka “Penduduk Putus Asa”

Dalam sebuah sesi wawancara, ekonom sekaligus peneliti LPEM FEB UI, Jahen Rezki, membedah data yang menunjukkan tren kenaikan penduduk putus asa dari 1,68 juta menjadi 1,87 juta orang dalam setahun terakhir.

Kelompok ini mencakup individu yang telah berupaya keras mencari kerja, namun akhirnya berhenti karena merasa peluang bagi mereka sudah tertutup. Berdasarkan tingkat pendidikan, data tersebut mencatat angka yang memprihatinkan:

• 45.000 lulusan Sarjana (S1) masuk kategori putus asa.

• 6.000 lulusan Pascasarjana (S2/S3) mengalami nasib serupa.

“Secara teoritis, pendidikan tinggi seharusnya menjamin kemudahan seseorang mendapatkan pekerjaan. Namun faktanya, sektor ekonomi saat ini masih didominasi sektor tradisional yang belum membutuhkan kualifikasi keahlian tinggi,” ujar Jahen.

Akar Masalah: Skill Mismatch dan Jebakan Sektor Informal

Jahen menekankan bahwa akar permasalahan terletak pada ketidaksesuaian keahlian (skill mismatch). Dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum yang belum sejalan dengan kebutuhan dinamis dunia industri.

Selain itu, transisi lulusan sarjana ke pekerjaan informal—seperti pengemudi transportasi daring—menjadi “jebakan produktivitas” jangka panjang. Meskipun memberikan penghasilan instan, sektor informal tidak menawarkan perlindungan sosial dan nilai tambah optimal bagi pertumbuhan ekonomi makro.

“Pemerintah harus mengalihkan fokus dari sekadar angka kuantitas pengangguran menuju penciptaan lapangan kerja berkualitas,” tegasnya.

Daya Serap Investasi yang Menurun

Diskusi ini juga menyoroti penurunan drastis kemampuan investasi dalam menyerap tenaga kerja. Jika satu dekade lalu investasi senilai Rp1 triliun mampu menyerap hingga 2.500 tenaga kerja, kini angka tersebut merosot ke kisaran 1.200 orang.

Hambatan non-ekonomi, seperti praktik pungutan liar (bribery incidence) yang mencapai 30% pada perusahaan besar, turut menghambat ekspansi dunia usaha. Hal inilah yang menyebabkan minimnya pembukaan lowongan kerja baru yang berkualitas.

Langkah Strategis Menuju Solusi

Untuk memutus rantai keputusasaan para lulusan terdidik, LPEM UI menawarkan beberapa catatan kritis bagi pemerintah dan institusi pendidikan:

• Integrasi Kurikulum dan Industri: Melibatkan sektor swasta dan manufaktur global dalam menyusun kurikulum agar tercipta keselarasan keahlian.

• Menciptakan Ekosistem Bisnis yang Sehat: Menjamin kepastian hukum (rule of law) agar pelaku usaha berani melakukan ekspansi besar-besaran.

• Investasi pada Modal Manusia: Memperkuat program upskilling dan reskilling yang relevan dengan perkembangan teknologi masa kini.

• Fasilitasi Mobilitas Global: Membuka akses bagi tenaga kerja muda terampil untuk berkompetisi di pasar kerja internasional.

“Tugas pemerintah adalah menjadi regulator yang menciptakan ekosistem kondusif. Jika dunia usaha berkembang tanpa gangguan regulasi yang tidak perlu, kapasitas penyerapan tenaga kerja pasti akan meningkat kembali,” tutup Jahen.

Sobat dibahas, bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena Sarjana Putus Asa Cari Kerja ini? Apakah kurikulum pendidikan saat ini sudah menjawab kebutuhan dunia kerja? Sampaikan opini Anda di kolom komentar.