Menkeu Suahasil Buka Suara: Dari Efisiensi Anggaran Makan Bergizi Gratis, Danantara, hingga Pelemahan Rupiah

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara memaparkan sejumlah strategi dan arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Dalam wawancaranya bersama Retno Pinasti di Liputan6, Menkeu menegaskan komitmennya untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel, terukur, dan mampu menopang berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi sorotan dalam perbincangan tersebut:

1. Kredibilitas APBN dan Defisit Anggaran 2027
Merespons kekhawatiran terkait lembaga pemeringkat internasional dan kredibilitas fiskal, Suahasil menekankan bahwa APBN harus dikelola dengan rapi dan dapat dipercaya oleh publik maupun dunia internasional. APBN didesain tetap ekspansif namun sangat terukur.

Sesuai arahan Presiden, defisit anggaran terus ditekan agar lebih sehat. Jika pada tahun 2026 estimasi defisit berada di kisaran 2,85% (dari batas maksimal 3%), maka untuk rancangan APBN tahun 2027, pemerintah menargetkan defisit turun ke angka 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

2. Tidak Ada Pemotongan Program Prioritas, Melainkan Efisiensi
Menjawab isu apakah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami pemotongan anggaran, Suahasil secara tegas membantahnya. Yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah memotong program, melainkan melakukan efisiensi operasional.

Ia mencontohkan langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang meneliti detail operasional program MBG di lapangan. Efisiensi dilakukan dengan menghitung porsi yang tepat sasaran, sehingga anggaran bisa digunakan lebih optimal tanpa mengurangi kualitas program. Hal yang sama juga berlaku untuk program prioritas lain seperti pembangunan Kampung Nelayan dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih; uangnya tersedia, namun tata kelola dan efisiensi pengadaannya harus dipastikan berjalan baik.

3. Program Pendidikan Gratis TK hingga Perguruan Tinggi
Terkait rencana menggratiskan pendidikan, Menkeu menjelaskan bahwa APBN telah menyalurkan anggaran ke berbagai instrumen. Di sisi ketersediaan (supply), ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang porsinya terus didalami. Selain itu, ada anggaran untuk renovasi infrastruktur sekolah, gaji guru/dosen, serta bantuan langsung ke rumah tangga agar orang tua tenang menyekolahkan anaknya. Fokus utama Kemenkeu adalah memastikan besaran uang tersebut menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan (outcome) terbaik, didukung dengan infrastruktur pendukung seperti internet dan listrik.

4. Isu Pelemahan Rupiah dan Peran Bank Indonesia
Terkait nilai tukar Rupiah yang sempat dikhawatirkan masyarakat karena mendekati angka Rp 18.000 per USD, Menkeu menjelaskan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar adalah mandat mutlak dari Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan moneternya. BI akan terus mengkalibrasi fundamental ekonomi agar tetap menarik di mata global.

Pemerintah sendiri menggunakan asumsi nilai tukar Rp 17.500 per USD untuk mendesain postur APBN 2027. Sinergi Kemenkeu (fiskal) dan BI (moneter) terus berjalan harmonis tanpa saling mengintervensi wilayah tugas masing-masing.

5. Sinergi APBN dan Danantara
Ketika ditanya mengenai dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang tidak masuk APBN, Suahasil menegaskan publik tidak perlu mendikotomikan keduanya. Ini adalah wujud dari strategi “dua lengan” (two arms strategy). Jika Danantara meraup laba besar berkat efisiensi BUMN dan laba tersebut diputar kembali untuk proyek-proyek strategis Danantara, hal itu sangat positif. Keduanya (APBN dan Danantara) adalah satu kesatuan instrumen negara yang bekerja beriringan untuk masyarakat.

6. Beban Hidup Kelas Menengah dan Porsi APBN
Menanggapi curhatan netizen soal sulitnya mencari kerja dan mahalnya biaya hidup, Suahasil memberi gambaran mengenai proporsi ekonomi. Nilai APBN dalam setahun berkisar di angka Rp 4.000 triliun, sementara total PDB Indonesia mencapai sekitar Rp 25.000 triliun.

Artinya, kontribusi APBN hanya sekitar 14-15% dari total ekonomi. Sisa 86% roda ekonomi digerakkan oleh aktivitas masyarakat, konsumsi rumah tangga, dan investasi pengusaha. Oleh karena itu, dana APBN yang terbatas ini harus ditempatkan di titik-titik krusial yang bisa menciptakan efek berganda (multiplier effect) guna mendorong pertumbuhan sisa 86% ekonomi tersebut.

7. Target Penerimaan Negara dan Integritas Bea Cukai
Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DJBC) memiliki tugas berat untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 2.700 triliun. Menkeu menjamin bahwa integritas pegawai Kemenkeu adalah harga mati. Kemenkeu terus menggalakkan program “Wilayah Bebas Korupsi” sebagai pengingat harian bagi seluruh kantor pelayanan.

Sebagai contoh ketegasan penegakan hukum, hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai telah berhasil menindak dan menyita lebih dari 1,1 miliar batang rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara.